AMNESTY INTERNATIONAL | PERNYATAAN PUBLIK

Home/Siaran Pers/AMNESTY INTERNATIONAL | PERNYATAAN PUBLIK

AMNESTY INTERNATIONAL | PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/6892/2017 | 9 Agustus 2017

Indonesia: Hentikan Intimidasi terhadap Partisipan Acara Terkait Pelanggaran HAM 1965

Amnesty International sangat prihatin dengan upaya intervensi aparat untuk membubarkan diskusi
tertutup internal dan acara publik yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang
terjadi 50 tahun lalu. Baru-baru ini, terjadi pembubaran lokakarya yang digelar oleh penyintas 1965 dan
pembela hak asasi manusia di Jakarta pada 1 Agustus 2017. Tindakan yang jelas melanggar hak
kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai ini tentu harus dihentikan. Presiden Joko Widodo
harus segera mengakhiri segala bentuk pembatasan diskusi publik terkait dengan peristiwa 1965 dan
memastikan bahwa suara para korban dan keluarga didengar, bukan dipadamkan.

Pada tanggal 1 Agustus 2017, aparat kepolisian dan militer Jakarta Timur membubarkan lokakarya yang
diadakan oleh Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal/IPT) 1965 guna
mempublikasikan temuannya. IPT 1965 merupakan sebuah inisiatif masyarakat sipil yang didirikan untuk
meningkatkan kesadaran internasional mengenai pelanggaran HAM pada tahun 1965. Menurut
organisasi HAM setempat, setidaknya sudah ada 39 kasus sejak tahun 2015 dimana pihak berwenang
membubarkan acara-acara dan mengintimidasi masyarakat yang berkaitan dengan kejadian 1965.

Contoh lainnya terjadi di Ambon, Maluku, dimana para panitia terpaksa harus memindahkan acara
diskusi mereka ke gereja setelah diintimidasi oleh polisi pada 18 Maret 2017. Selain itu, intimidasi oleh
aparat keamanan juga terjadi di Bandung dan Cirebon (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah),
Surabaya (Jawa Timur) dan Yogyakarta. Seluruh kejadian tersebut berkaitan dengan IPT 1965 dan
terjadi antara bulan Maret dan Juli 2017. Dalam banyak kasus, kelompok intoleran juga main hakim
sendiri dalam upaya pembubaran, sedangkan aparat kepolisian tidak berupaya untuk melakukan
pencegahan atau intervensi apapun.

Pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai ini sangat bertentangan dengan
komitmen Presiden Jokowi yang telah berjanji untuk menangani seluruh pelanggaran HAM masa lalu,
termasuk pelanggaran di tahun 1965. Pada April 2016, pemerintah menyelenggarakan simposium
‘Membedah Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan’ yang mengumpulkan penyintas, ilmuwan, aktivis
HAM, seniman, mantan anggota militer Indonesia dan pejabat pemerintah untuk membahas kejadian
1965. Salah satu rekomendasi utama dari simposium tersebut adalah agar pihak berwenang mengakhiri
seluruh bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai terhadap diskusidiskusi
publik yang terkait dengan pelanggaran HAM di tahun 1965.

Amnesty International percaya bahwa para korban pelanggaran tahun 1965 memiliki hak untuk
berkumpul secara damai untuk diskusi dan bertukar informasi dan gagasan mengenai kejadian masa
lalu. Pemerintah seharusnya mencari cara untuk mendukung inisiasi yang bertujuan untuk memastikan
kebenaran, keadilan, dan reparasi yang memadai dan efektif, sesuai dengan kewajiban internasional
Indonesia.

 

Latar Belakang

Diperkirakan 500.000 sampai satu juta orang dibunuh dan ratusan ribu orang ditahan antara beberapa
hari sampai lebih dari 14 tahun ketika militer Indonesia melancarkan serangan sistematis terhadap
anggota dan terduga simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Semua ini dilakukan di luar hukum yang
berlaku. Investigasi oleh Komnas HAM dan organisasi HAM lainnya telah mendokumentasikan
serangkaian pelanggaran HAM selama periode ini, antara lain pembunuhan, penyiksaan, penghilangan
secara paksa, pemerkosaan, perbudakan dan kejahatan seksual, perbudakan, pemindahan paksa dan
kerja paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan. Sampai hari ini,
banyak korban dan keluarga mereka yang masih mengalami pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi dan
budaya mereka melalui diskriminasi baik di bidang hukum maupun dalam praktik.

Penyelidikan pelanggaran HAM pada peristiwa 1965-1966 yang dilakukan oleh Komnas HAM selama tiga
tahun menyimpulkan bahwa temuan mereka memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat, termasuk
kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan definisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Namun, sampai hari ini, belum ada indikasi bahwa pemerintah akan melakukan penyelidikan
kriminal. Sementara itu, upaya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tingkat nasional
terhenti karena kurangnya kemauan politik.

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, memang sudah ada peningkatan dalam ruang kebebasan
berekspresi di Indonesia. Namun, budaya pembungkaman masih berlangsung untuk diskusi mengenai
pelanggaran hak asasi manusia 1965.

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6908/2017/en/?utm_content=bufferbe011&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

2017-08-09T18:07:07+00:00 Agustus 9th, 2017|Siaran Pers|Komentar Dinonaktifkan pada AMNESTY INTERNATIONAL | PERNYATAAN PUBLIK