Munir Said Thalib Archives

Victims of rights violations decry goverment’s silence, inaction
Gallery
Victims of rights violations decry goverment’s silence, inaction

News, Opinion

Victims of rights violations decry goverment’s silence, inaction

admin2017-10-09T09:12:17+02:00January 19th, 2017|Categories: News, Opinion|Tags: Judicial Commission, Komnas HAM, Munir Said Thalib|

Margareth S. Aritonang | The Jakarta Post | Jakarta | Wed, January 18, 2017 | 05:07 pm Victims and the families of victims of gross human rights violations gathered at the Judicial Commission building on Wednesday to scrutinize the challenges that have hampered their plea to be heard by the government. After 10 years of staging [...]

Comments Off

Apa itu International People’s Tribunal?

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus kasus pelanggaran HAM berat, genosida dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional.

Apakah People’s Tribunal sama dengan Pengadilan Internasional?

Tidak sama. IPT berbeda dengan pengadilan internasional seperti ICTR untuk Rwanda dan ICTY untuk Yugoslavia. Pengadilan internasional dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Otoritas IPT terletak pada landasan moralnya bahwa hukum juga merupakan instrumen masyarakat sipil. Jadi, hukum tidak semata milik kekuasaan negara.

Mengapa IPT memilih kasus-kasus Peristiwa 1965 dan dampaknya?

Sesuai namanya, International People’s Tribunal (IPT) tentang kejahatan Kemanusiaan dan Genosida 1965-2015 (selanjutnya disebut IPT 1965) merupakan pengadilan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara internasional. Otoritas IPT 1965 bersumber dari suara para korban, serta masyarakat sipil nasional dan internasional. IPT 1965 memilih Peristiwa 1965-1966 dan dampaknya karena kejadian pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian dampaknya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi generasi mendatang bangsa Indonesia.

Apa tujuan IPT 65?

IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965-1966 dan dampaknya melalui pengadilan formal. IPT tidak – dan tidak pernah – dimaksud, dan tidak bertugas, menjadi pengganti (substitute) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas.