Rabu, 02 Agus 2017 12:04 WIB

“Untuk mencegah konflik, maka polisi mengambil langkah pencegahan. Bukan hanya soal pembahasannya, tapi kemudian isu sensitif yang kemudian jadi konflik juga harus dicegah,”

KBR, Jakarta- Kepolisian   Jakarta Timur berdalih alasan keamanan saat membubarkan   lokakarya International People’s Tribunal (IPT) 65 pada Selasa (1/8). Kapolres Jakarta Timur Andry Wibowo menuding pertemuan itu terkait dengan komunisme dan PKI.

Menurut dia, polisi hanya mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

“Di masyarakat kita masih banyak yang memiliki persepsi berbeda tentang peristiwa itu. Untuk mencegah konflik, maka polisi mengambil langkah pencegahan. Bukan hanya soal pembahasannya, tapi kemudian isu sensitif yang kemudian jadi konflik juga harus dicegah,” ujar Andry kepada KBR, Rabu(2/8).

Andry mengatakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik harus diberitahukan kepada polisi. Ia mencontohkan kegiatan terkait komunisme, PKI, HTI, dan radikalisme. Polisi akan menilai apakah kegiatan boleh dilanjutkan atau tidak. Meski begitu, Andry membantah jika polisi telah mendiskriminasi atau melanggar kebebasan berkumpul.

“Itu isu yang bisa jadi liar yang akan jadi persoalan di tengah-tengah kerukunan masyarakat.”

Sebelumnya   lokakarya yang digelar IPT  65 bersama para korban  dan aktivis hak asasi manusia disatroni oleh aparat kepolisian dan TNI. Aparat datang bersama 10  orang berpakaian ‘preman’  menekan dan memaksa  pengelola  tempat lokakarya di Klender Jakarta Timur untuk menghentikan kegiatan dengan alasan tidak ada izin.

Panitia menuding  aparat juga mengintimidasi  peserta yang datang dari Jakarta maupun luar kota. Panitia menilai aparat menginjak-injak  hak kebebasan berkumpul/berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Editor: Rony Sitanggang

Sumber  KBR.ID

This post is also available in: English