Article Archives - Page 6 of 49

Menjelang Dibukanya Arsip Rahasia Amerika Soal 1965
Gallery
Menjelang Dibukanya Arsip Rahasia Amerika Soal 1965

News, Opinion

Menjelang Dibukanya Arsip Rahasia Amerika Soal 1965

admin2017-09-13T21:25:39+02:00March 8th, 2017|Categories: News, Opinion|Tags: 1965, genosida, rekonsiliasi, Tom Udall|

Reporter: Agung DH | 08 Maret, 2017 Mungkinkah kampanye anti Amerika akan muncul setelah dibukanya arsip-arsip 1965? Pusat Deklasifikasi Nasional Amerika Serikat (NDC) segera merampungkan proses deklasifikasi dokumen keterlibatan AS dalam periode paling berdarah di Indonesia dalam kurun 1963-1966. Dokumen-dokumen yang selama ini dirahasiakan akan segera dibuka untuk publik. Pusat Deklasifikasi Nasional AS telah menyelesaikan deklasifikasi [...]

Comments Off

A drink for humanity
Gallery
A drink for humanity

Article

A drink for humanity

admin2017-10-02T01:58:20+02:00February 21st, 2017|Categories: Article|Tags: 1965 Survivor, Putu Oka Sukanta|

The Herb Feith Foundation gave its inaugural human rights education award to Putu Oka Sukanta. Pat Walsh presented the award. ‘I’m wearing this cap to keep my head warm because of the AC, but also to stop me from getting a swelled head,’ said Pak Putu wryly after I presented him the inaugural Herb Feith Human [...]

Comments Off

Hantu PKI di Pendataan Kiai
Gallery
Hantu PKI di Pendataan Kiai

Opinion

Hantu PKI di Pendataan Kiai

admin2017-09-13T21:30:51+02:00February 9th, 2017|Categories: Opinion|Tags: Adu Domba, gestapu, NU-PKI, tragedi kemanusiaan 1965|

Penulis Aan Anshori - Kamis, 9 Februari 2017 Ditemani jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jombang, akhirnya Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Pol Machfud Arifin sowan ke KH Salahuddin Wahid di Tebuireng, Jombang. Kunjungan orang nomor satu di Kepolisian Jawa Timur ini menyusul protes keras beberapa kalangan terkait pendataan kiai oleh kepolisian Jawa Timur. Sebelumnya, Ketua DPW Partai [...]

Comments Off

Soeharto Meminta Bantuan CIA
Gallery
Soeharto Meminta Bantuan CIA

Opinion

Soeharto Meminta Bantuan CIA

admin2017-09-13T21:38:54+02:00February 7th, 2017|Categories: Opinion|Tags: cia, pembantaian PKI, soeharto|

Hendri F. Isnaeni | Selasa 07 Februari 2017 WIB Soeharto memerintahkan seorang jenderal untuk menghubungi dan meminta bantuan CIA. Telah diketahui umum bahwa CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat) membantu Angkatan Darat dalam menumpas PKI pasca Peristiwa 30 September 1965. Kita mengetahuinya dari sumber-sumber CIA dan pengakuan agen-agennya. Sedangkan dari pihak Angkatan Darat hampir tidak ada pengakuan sampai [...]

Comments Off

Penuntasan Kasus HAM Mandek, Jokowi Didesak Evaluasi Jaksa Agung
Penuntasan Kasus HAM Mandek, Jokowi Didesak Evaluasi Jaksa Agung

Opinion

Penuntasan Kasus HAM Mandek, Jokowi Didesak Evaluasi Jaksa Agung

admin2017-09-13T21:46:20+02:00February 1st, 2017|Categories: Opinion|Tags: DKN, DPR, Kejahatan HAM Berat, Staf Presiden|

Rabu, 01/02/2017 14:41 WIB | Oleh: Ninik Yuniati Jakarta- Organisasi Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM. Kata dia, Presiden bisa melakukan evaluasi apabila justru Jaksa Agung menghambat [...]

Comments Off

Pegiat HAM: Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Silakan, Asal…

admin2017-09-13T21:51:12+02:00January 31st, 2017|Categories: Opinion|Tags: Komnas HAM, LBH-YLBHI Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana, Wiranto|

Selasa, 31/01/2017 13:49 WIB | Oleh: Rio Tuasikal, Ninik Yuniati Jakarta - Aktivis pegiat hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana menyatakan mempersilakan jika pemerintah hendak melakukan langkah non-yudisial (di luar pengadilan) untuk menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, Nursyahbani mengatakan, selain langkah nonyudisial, proses yudisial (proses hukum) juga harus tetap dijalankan. Nursyahbani yang juga [...]

Comments Off

Tionghoa yang Berdagang dan Berjuang Hingga ke Boven Digoel
Gallery
Tionghoa yang Berdagang dan Berjuang Hingga ke Boven Digoel

Article, Opinion

Tionghoa yang Berdagang dan Berjuang Hingga ke Boven Digoel

admin2017-09-13T21:58:22+02:00January 30th, 2017|Categories: Article, Opinion|Tags: Boven-Digoel, pki, Tionghwa, Trikoyo Ramidjo|

Reporter: Petrik Matanasi | 30 Januari, 2017 Inilah orang-orang Tionghoa yang berjuang dari sisi kiri pergerakan nasional. Mereka dibuang oleh Belanda ke Boven Digoel. Bicara kehidupan orang Tionghoa di Indonesia, yang terbayang dalam benak banyak orang tak lain hanya: dagang. Di penjuru Indonesia, orang-orang Tionghoa dikenal sebagai pemilik toko. Terutama kelontong. Mereka dikenal lihai berdagang. Bahkan tanah pembuangan [...]

Comments Off

Kegagalan-Kegagalan Memberangus Palu Arit
Gallery
Kegagalan-Kegagalan Memberangus Palu Arit

Article, Opinion

Kegagalan-Kegagalan Memberangus Palu Arit

admin2017-09-13T22:01:28+02:00January 27th, 2017|Categories: Article, Opinion|Tags: palu arit, TAP-MPRS XXV/1966|

Reporter: Akhmad Muawal Hasan | 27 Januari, 2017 Dari AS hingga negara-negara Eropa Tengah dan Timur bekas jajahan Uni Soviet, beragam upaya pelarangan simbol komunisme di ruang publik pernah diperjuangkan. Ada yang berhasil, ada pula yang terhambat aktivis pembela hak atas kebebasan berekspresi. "Sekali saya katakan bahwa Indonesia bukan negara komunis sesuai tap MPRS XXV tahun [...]

Comments Off

Sepuluh tahun Aksi Kamisan, menunggu janji Jokowi mengusut pelanggaran HAM

admin2017-09-13T22:03:49+02:00January 19th, 2017|Categories: Opinion|Tags: joko widodo, Kamisan, Komnas HAM, Sumarsih|

Ging Ginanjar | Wartawan BBC Indonesia | 19 Januari 2017 Lebih dari seratus orang, sebagian besar berbusana hitam, memenuhi sebuah sudut di luar Taman Monas, persis di seberang Istana Presiden, Jakarta, Kamis (19/1) sore. "Ini Kamis yang bersejarah," kata Suciwati, janda mendiang Munir, pejuang HAM yang dibunuh secara misterius, 13 tahun lalu. "Ini tahun ke-10, Kamis ke-477, sekaligus [...]

Comments Off

Previous 567 Next

Apa itu International People’s Tribunal?

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus kasus pelanggaran HAM berat, genosida dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional.

Apakah People’s Tribunal sama dengan Pengadilan Internasional?

Tidak sama. IPT berbeda dengan pengadilan internasional seperti ICTR untuk Rwanda dan ICTY untuk Yugoslavia. Pengadilan internasional dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Otoritas IPT terletak pada landasan moralnya bahwa hukum juga merupakan instrumen masyarakat sipil. Jadi, hukum tidak semata milik kekuasaan negara.

Mengapa IPT memilih kasus-kasus Peristiwa 1965 dan dampaknya?

Sesuai namanya, International People’s Tribunal (IPT) tentang kejahatan Kemanusiaan dan Genosida 1965-2015 (selanjutnya disebut IPT 1965) merupakan pengadilan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara internasional. Otoritas IPT 1965 bersumber dari suara para korban, serta masyarakat sipil nasional dan internasional. IPT 1965 memilih Peristiwa 1965-1966 dan dampaknya karena kejadian pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian dampaknya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi generasi mendatang bangsa Indonesia.

Apa tujuan IPT 65?

IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965-1966 dan dampaknya melalui pengadilan formal. IPT tidak – dan tidak pernah – dimaksud, dan tidak bertugas, menjadi pengganti (substitute) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas.