Press Release Archives - Tribunal 1965

Negara Harus Menunaikan Kewajibannya untuk Mewujudkan Hak-hak Korban/Penyintas Pembinasaan Manusia 1965-1966!
Gallery
Negara Harus Menunaikan Kewajibannya untuk Mewujudkan Hak-hak Korban/Penyintas Pembinasaan Manusia 1965-1966!

Press Release

Negara Harus Menunaikan Kewajibannya untuk Mewujudkan Hak-hak Korban/Penyintas Pembinasaan Manusia 1965-1966!

Andrian Dinata2024-10-07T15:25:35+02:00October 3rd, 2024|Categories: Press Release|

Pada 3 Oktober 2024, koalisi masyarakat sipil mengadakan siaran pers untuk merawat ingatan dan menuntut tanggung jawab negara atas terjadinya pembinasaan manusia 1965-1966. Siaran pers ini dihadiri oleh Bedjo Untung (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966), Soe Tjen Marching, Harry Wibowo (Koordinator Perhimpunan International People's Tribunal 1965), Dimas Bagus Arya (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak [...]

Comments Off

Pernyataan Bersama tentang Keppres No.17/2022 – Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu – Perhimpunan IPT65, Watch65 Association, YPKP 1965
Gallery
Pernyataan Bersama tentang Keppres No.17/2022 – Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu – Perhimpunan IPT65, Watch65 Association, YPKP 1965

Press Release

Pernyataan Bersama tentang Keppres No.17/2022 – Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu – Perhimpunan IPT65, Watch65 Association, YPKP 1965

Andrian Dinata2023-09-29T16:50:56+02:00November 10th, 2022|Categories: Press Release|

“Menolak keras Keppres 17/ 2022 sebagai model penyelesaian non-yudisial, karena jelas-jelas tidak menempatkan tahap ‘pengungkapan kebenaran’ sebagai prasyarat mutlak bagi penyelesaian berkeadilan terhadap ‘Pembinasaan Manusia 1965-66 dan Kejahatan Lanjutannya’, dan menuntut pemerintah untuk konsisten pada standar dan instrumen hak asasi manusia, khususnya langkah-langkah untuk memerangi impunitas.” [unduh] Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2022 : Pembentukan Tim [...]

Comments Off

Siaran Pers | Jalan Berkeadilan Bagi Korban/ Penyintas
Gallery
Siaran Pers | Jalan Berkeadilan Bagi Korban/ Penyintas

Press Release

Siaran Pers | Jalan Berkeadilan Bagi Korban/ Penyintas

admin2018-03-25T13:05:27+02:00October 20th, 2017|Categories: Press Release|Tags: genosida 1965, Kejahatan HAM Berat, penyintas|

Jalan Berkeadilan bagi Korban/ Penyintas Beberapa dokumen mengenai pembantaian massal 1965-66 yang mengacu pada deklasifikasi Arsip Keamanan Nasional (NSA) dan Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional (NDC) berupa surat telegram rahasia diplomatik— telah diungkapkan dalam kesaksian ahli di hadapan Panel Hakim IPT65, 13 November 2015. [Youtube.Com] Pada 17 Oktober 2017, 39 dokumen yang memuat laporan berisi 30 [...]

Comments Off

Hentikan Intimidasi terhadap Partisipan Acara Terkait Pelanggaran HAM 1965
Gallery
Hentikan Intimidasi terhadap Partisipan Acara Terkait Pelanggaran HAM 1965

Press Release

Hentikan Intimidasi terhadap Partisipan Acara Terkait Pelanggaran HAM 1965

admin2017-09-09T15:33:06+02:00August 9th, 2017|Categories: Press Release|Tags: Amnesty International Indonesia, indonesia, IPT 1965|

Index: ASA 21/6892/2017 | 9 Agustus 2017 Amnesty International sangat prihatin dengan upaya intervensi aparat untuk membubarkan diskusi tertutup internal dan acara publik yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi 50 tahun lalu. Baru-baru ini, terjadi pembubaran lokakarya yang digelar oleh penyintas 1965 dan pembela hak asasi manusia di Jakarta pada 1 Agustus 2017. [...]

Comments Off

Siaran Pers | Pembubaran Lokakarya IPT65 oleh Aparat Kepolisian
Gallery
Siaran Pers | Pembubaran Lokakarya IPT65 oleh Aparat Kepolisian

Press Release

Siaran Pers | Pembubaran Lokakarya IPT65 oleh Aparat Kepolisian

admin2017-09-10T22:52:39+02:00August 2nd, 2017|Categories: Press Release|Tags: indonesia, IPT 1965|

Sebagai tindak lanjut program sosialisasi Hasil Putusan Panel Hakim International People’s Tribunal 1965 (IPT65), pada Selasa 1 Agustus 2017 kemarin di Klender Jakarta Timur, IPT65 menyelenggarakan Lokakarya evaluasi dan perencanaan mengenai langkah bersama untuk memajukan kesadaran umum tentang penyelesaian menyeluruh terhadap kejahatan serius 1965-66. Beberapa jam sebelum acara dimulai, Panitia Lokakarya didatangi aparat keamanan yang terdiri [...]

Comments Off

Seruan Pers | Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Penyintas
Gallery
Seruan Pers | Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Penyintas

Press Release

Seruan Pers | Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Penyintas

admin2017-09-13T20:51:28+02:00March 29th, 2017|Categories: Press Release|Tags: den haag, IPT 1965, Laporan Akhir|

Seminar 31 Maret 2017 Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Penyintas Pengungkapan kebenaran tentang kejahatan serius di masa lalu —baik kejahatan terhadap kemanusiaan maupun pemusnahan suatu kelompok politik— bukan hanya merupakan salah satu pilar hak-hak korban/ penyintas atas kebenaran dan keadilan tapi juga merupakan hak publik untuk tahu. Sebagaimana kita ketahui, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional [...]

Comments Off

Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Korban/Penyintas
Gallery
Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Korban/Penyintas

Press Release

Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Korban/Penyintas

admin2017-09-13T21:10:08+02:00March 19th, 2017|Categories: Press Release|Tags: genosida, IPT 1965, Komnas HAM, zak yacoob|

Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Korban/Penyintas Kejahatan Serius 1965-1966 dan sesudahnya Sidang Mahkamah Rakyat Internasional bagi kejahatan serius 1965-1966 (IPT 1965) dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menyusul sesudahnya telah dilangsungkan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Keputusan Panel Hakim juga sudah dibacakan oleh Hakim Zac Yaacob di Cape Town, Afrika [...]

Comments Off

IPT Concluding Statement: Indonesia is responsible for ten gross human rights violations of 1965 and afterwards.
Gallery
IPT Concluding Statement: Indonesia is responsible for ten gross human rights violations of 1965 and afterwards.

Press Release

IPT Concluding Statement: Indonesia is responsible for ten gross human rights violations of 1965 and afterwards.

admin22017-04-20T10:35:09+02:00July 20th, 2016|Categories: Press Release|

JAKARTA, Indonesia—The final verdict of the International People’s Tribunal (IPT) 1965 states that Indonesia must be held account for ten gross human rights violations that happened in 1965/1966. Including, among others, genocide against members, followers and sympathisers of the Indonesian Communist Party (PKI) and supporters of President Soekarno and progressive members of Indonesian National Party [...]

Comments Off

Press Statement on the findings and recommendations of the IPT 1965
Gallery
Press Statement on the findings and recommendations of the IPT 1965

Press Release

Press Statement on the findings and recommendations of the IPT 1965

admin22017-04-19T23:27:56+02:00July 20th, 2016|Categories: Press Release|

Press Statement on the findings and recommendations of the International People’s Tribunal on Crimes against Humanity Indonesia 1965, The Hague 10-13 November 2015 The international panel of judges of the International People’s Tribunal on Crimes against Humanity Indonesia 1965 have declared that crimes against humanity were committed by the State of Indonesia after the murder [...]

Comments Off

12 Next

Apa itu International People’s Tribunal?

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus kasus pelanggaran HAM berat, genosida dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional.

Apakah People’s Tribunal sama dengan Pengadilan Internasional?

Tidak sama. IPT berbeda dengan pengadilan internasional seperti ICTR untuk Rwanda dan ICTY untuk Yugoslavia. Pengadilan internasional dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Otoritas IPT terletak pada landasan moralnya bahwa hukum juga merupakan instrumen masyarakat sipil. Jadi, hukum tidak semata milik kekuasaan negara.

Mengapa IPT memilih kasus-kasus Peristiwa 1965 dan dampaknya?

Sesuai namanya, International People’s Tribunal (IPT) tentang kejahatan Kemanusiaan dan Genosida 1965-2015 (selanjutnya disebut IPT 1965) merupakan pengadilan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara internasional. Otoritas IPT 1965 bersumber dari suara para korban, serta masyarakat sipil nasional dan internasional. IPT 1965 memilih Peristiwa 1965-1966 dan dampaknya karena kejadian pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian dampaknya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi generasi mendatang bangsa Indonesia.

Apa tujuan IPT 65?

IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965-1966 dan dampaknya melalui pengadilan formal. IPT tidak – dan tidak pernah – dimaksud, dan tidak bertugas, menjadi pengganti (substitute) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas.