Report: Indonesian state 'responsible for genocide' in 1965

View Larger Image

Report: Indonesian state ‘responsible for genocide’ in 1965

admin22017-04-21T12:27:37+02:00July 22nd, 2016|Categories: News, Video|Comments Off

Rekaman Diskusi ‘tentang EKSIL’ bersama Soe Tjen Marching, Martin Aleida, Ratna Saptari dan Rizky M.

Gallery

Rekaman Diskusi ‘tentang EKSIL’ bersama Soe Tjen Marching, Martin Aleida, Ratna Saptari dan Rizky M.

April 9th, 2023

Gallery

[Rekaman Seminar] Indonesia Menggugat Penggulingan Sukarno – Agrarian Resource Center | Beranda Rakyat Garuda | Perhimpunan-IPT’65 | Marjin Kiri | Jakartanicus | ULTIMUS.

March 4th, 2023

[Rekaman Webinar] Penayangan Film Dokumenter ‘Dari Stockholm Untuk Tjilik Riwut’ dan Bincang-bincang Tentang Eksil

Gallery

[Rekaman Webinar] Penayangan Film Dokumenter ‘Dari Stockholm Untuk Tjilik Riwut’ dan Bincang-bincang Tentang Eksil

February 2nd, 2023

Tuhan Menangis, Terluka. – Kompendium Kisah-kisah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965-1966 Karya Martin Aleida

Gallery

Tuhan Menangis, Terluka. – Kompendium Kisah-kisah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965-1966 Karya Martin Aleida

January 13th, 2023

[Resensi – Diskusi Buku] Memoar Lin Shi Fang – Pergolakan Kalimantan Barat (2022) : Dari ‘1965’, Politik Kekerasan Anti Komunis dan Anti-Tionghoa Hingga Perlawanan Gerilya Pasukan Gunung Bara

Gallery

[Resensi – Diskusi Buku] Memoar Lin Shi Fang – Pergolakan Kalimantan Barat (2022) : Dari ‘1965’, Politik Kekerasan Anti Komunis dan Anti-Tionghoa Hingga Perlawanan Gerilya Pasukan Gunung Bara

October 9th, 2022

Apa itu International People’s Tribunal?

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus kasus pelanggaran HAM berat, genosida dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional.

Apakah People’s Tribunal sama dengan Pengadilan Internasional?

Tidak sama. IPT berbeda dengan pengadilan internasional seperti ICTR untuk Rwanda dan ICTY untuk Yugoslavia. Pengadilan internasional dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Otoritas IPT terletak pada landasan moralnya bahwa hukum juga merupakan instrumen masyarakat sipil. Jadi, hukum tidak semata milik kekuasaan negara.

Mengapa IPT memilih kasus-kasus Peristiwa 1965 dan dampaknya?

Sesuai namanya, International People’s Tribunal (IPT) tentang kejahatan Kemanusiaan dan Genosida 1965-2015 (selanjutnya disebut IPT 1965) merupakan pengadilan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara internasional. Otoritas IPT 1965 bersumber dari suara para korban, serta masyarakat sipil nasional dan internasional. IPT 1965 memilih Peristiwa 1965-1966 dan dampaknya karena kejadian pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian dampaknya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi generasi mendatang bangsa Indonesia.

Apa tujuan IPT 65?

IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965-1966 dan dampaknya melalui pengadilan formal. IPT tidak – dan tidak pernah – dimaksud, dan tidak bertugas, menjadi pengganti (substitute) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas.

Report: Indonesian state ‘responsible for genocide’ in 1965

Report: Indonesian state ‘responsible for genocide’ in 1965

Share This Story!

Related Posts