Report: Indonesian state 'responsible for genocide' in 1965

View Larger Image

Report: Indonesian state ‘responsible for genocide’ in 1965

admin22017-04-21T12:27:37+02:00July 22nd, 2016|Categories: News, Video|Comments Off

Rumah Terakhir Bagi Sri Sulistyawati
Gallery

Rumah Terakhir Bagi Sri Sulistyawati

April 26th, 2018
Memantik Dialog Lewat Film Pendek
Gallery

Memantik Dialog Lewat Film Pendek

April 23rd, 2018
Prodi Sejarah FIS Gelar Kuliah Umum Menguak Genosida 1965
Gallery

Prodi Sejarah FIS Gelar Kuliah Umum Menguak Genosida 1965

April 5th, 2018
Hilang dan Mati Pasca 65
Gallery

Hilang dan Mati Pasca 65

November 15th, 2017
Penumpasan PKI di NTT dalam Dokumen Rahasia AS
Gallery

Penumpasan PKI di NTT dalam Dokumen Rahasia AS

October 26th, 2017

Apa itu International People’s Tribunal?

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus kasus pelanggaran HAM berat, genosida dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional.

Apakah People’s Tribunal sama dengan Pengadilan Internasional?

Tidak sama. IPT berbeda dengan pengadilan internasional seperti ICTR untuk Rwanda dan ICTY untuk Yugoslavia. Pengadilan internasional dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Otoritas IPT terletak pada landasan moralnya bahwa hukum juga merupakan instrumen masyarakat sipil. Jadi, hukum tidak semata milik kekuasaan negara.

Mengapa IPT memilih kasus-kasus Peristiwa 1965 dan dampaknya?

Sesuai namanya, International People’s Tribunal (IPT) tentang kejahatan Kemanusiaan dan Genosida 1965-2015 (selanjutnya disebut IPT 1965) merupakan pengadilan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara internasional. Otoritas IPT 1965 bersumber dari suara para korban, serta masyarakat sipil nasional dan internasional. IPT 1965 memilih Peristiwa 1965-1966 dan dampaknya karena kejadian pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian dampaknya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi generasi mendatang bangsa Indonesia.

Apa tujuan IPT 65?

IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965-1966 dan dampaknya melalui pengadilan formal. IPT tidak – dan tidak pernah – dimaksud, dan tidak bertugas, menjadi pengganti (substitute) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas.

@nadine_shakilla Mba Uda baca sejarah lengkap?
3 years ago
@PritaDeasy Baca buku sejarahnya yg banyak ya, mba. Biar ga terdoktrin Orba
3 years ago
Mendagri Sebut Sudah Ketahui Keberadaan Peretas Situs Kemendagri - Kompas.com nasional.kompas.com/read/2019/09/2…
3 years ago

Report: Indonesian state ‘responsible for genocide’ in 1965

Share This Story!

Related Posts