Rakhmatulloh | Jum’at,  21 Oktober 2016  −  16:13 WIB

JAKARTA – Penuntasan kasus HAM masa lalu menjadi ‎kritik dan sorotan publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam dua tahun ini. Termasuk kritik keras kegagalan pemerintah menangani kasus HAM yang disampaikan LSM Kontras.

Kepala Staf Presiden, Teten Masduki mengatakan, masalah HAM ‎bukan hanya menyangkut hak sipil dan politik, namun menyangkut ekonomi, sosial dan budaya‎.

“Keduanya saling menopang,” kata Teten usai memandu sejumlah menteri menyampaikan hasil kinerja dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Teten menjelaskan, kerap kali saat presiden keliling dan berdialog dengan masyarakat di daerah, masalah HAM di sektor ekonomi sering dikeluhkan masyarakat.

Presiden, kata Teten, sering mendapat laporan masyarakat bahwa masalah infrastruktur, kelistrikan, minimnya lapangan kerja, sulitnya mengembangkan usaha merupakan hak yang harus diutamakan.

“Itu saya kira hak-hak ekonomi sosial yang penting diperhatikan. Bukan berarti hak-hak sipil, pemerintah tidak memperhatikan,” ujarnya.

Maka itu, melalui reformasi hukum yang dicangkan pemerintah, hak-hak tersebut, termasuk masalah HAM masa lalu akan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan.

‎”Intinya pemerintah tidak punya konflik kepentingan untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Tapi menyangkut pembuktian, apakah bisa diselesaikan secara yudusial atau nonyudisial. Itu saya kira,” tandasnya.
(maf)

Sumber: SindoNews

This post is also available in: English