Luhut berkata, putusan Pengadilan Rakyat 1965 tak bisa mendikte pemerintah Indonesia. (REUTERS/Darren Whiteside) Sumber : CNN Indonesia, 20/07/16 Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menolak apapun yang diputuskan Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal, IPT) atas Tragedi 1965. Ia berkata, Indonesia memiliki sistem [...]
Bocoran hasil rekomendasi tim simposium nasional: Tahanan politik 1965 akan direhabilitasi JAKARTA, Indonesia—Penyelenggaran Simposium "Anti-PKI" oleh sejumlah purnawirawan TNI dan ormas Islam menimbulkan tanda tanya. Bagaimana nasib rekomendasi yang sudah disusun oleh tim Simposium Nasional 1965 sebelumnya? Pertanyaan inilah yang dilemparkan oleh wartawan pada Ketua Pengarah Simposium Nasional 1965 Agus Widjojo, yang turut hadir dalam [...]
DENPASAR- Program Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) yang akan melakukan rehabilitasi umum sebagai salah satu jalan menuju rekonsiliasi menunjukkan kemampuan Lemhanas dengan tepat menterjemahkan Nawacita dan kebijakan politik Presiden RI, Joko Widodo yang menghendaki penyelesaian seluruh perkara Hak Asazi Manusia (HAM) masa lalu terutama perkara kejahatan HAM berat 1965 dan sesudahnya. Hal ini disampaikan oleh Koordinator International [...]
sumber: nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan negara akan meminta maaf terkait kasus Tragedi 1965. Luhut menjelaskan, peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pascaperistiwa G-30-S 1965. Fakta-fakta itu, misalnya, dengan menunjukkan data mengenai [...]
