Rabu, 29 Maret 2017 | 16:28 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI akan meminta keterangan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, berdasarkan keterangan pelapor, terdapat dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan DKN. "Sebagaimana yang ditanyakan Pelapor, Pak Wiranto kan sebagai inisiator [...]
Aulia Bintang Pratama Minggu, 19/03/2017 17:35 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Para pegiat International People's Tribunal 1965 tak setuju pembentukan Dewan Kerukunan Nasional yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka menilai, pembentukan DKN hanya manipulasi pemerintah untuk melepas tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Pembentukan DKN ini manipulatif dan jelas tak menunjukkan [...]
Rabu, 01/02/2017 14:41 WIB | Oleh: Ninik Yuniati Jakarta- Organisasi Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM. Kata dia, Presiden bisa melakukan evaluasi apabila justru Jaksa Agung [...]
