YouTubeXFacebookFlickr

DPR

Penuntasan Kasus HAM Mandek, Jokowi Didesak Evaluasi Jaksa Agung

2017-09-13T21:46:20+02:00Februari 1st, 2017|Opini|

Rabu, 01/02/2017 14:41 WIB | Oleh: Ninik Yuniati Jakarta- Organisasi Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM. Kata dia, Presiden bisa melakukan evaluasi apabila justru Jaksa Agung [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Penuntasan Kasus HAM Mandek, Jokowi Didesak Evaluasi Jaksa Agung

Ketua DPR: Pemerintah tak punya kewajiban taati IPT 1965

2017-09-23T00:45:07+02:00Juli 22nd, 2016|Opini|

Jumat, 22 Juli 2016 | 15:24 | Reporter : Mohammad Yudha Prasetya Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mentaati putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau IPT 1965. Sebab, menurut dia, Indonesia tidak mengenal sistem peradilan semacam itu, sehingga putusan apapun yang dihasilkan dari lembaga tak resmi semacam itu bukanlah sebuah keharusan [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Ketua DPR: Pemerintah tak punya kewajiban taati IPT 1965
Go to Top