Rabu, 02 Agustus 2017 | 17:01 WIB | Siswanto | Ummi Hadyah Saleh Kasat Intel, kata dia, menegaskan bahwa kegiatan apapun di tempat tersebut harus memiliki izin. Sebagai tindak lanjut program sosialisasi Hasil Putusan Panel Hakim International People’s Tribunal 1965, pada Selasa (1/8/2017), kemarin, di Klender, Jakarta Timur, diselenggarakan lokakarya evaluasi dan perencanaan mengenai langkah bersama [...]
Sebagai tindak lanjut program sosialisasi Hasil Putusan Panel Hakim International People’s Tribunal 1965 (IPT65), pada Selasa 1 Agustus 2017 kemarin di Klender Jakarta Timur, IPT65 menyelenggarakan Lokakarya evaluasi dan perencanaan mengenai langkah bersama untuk memajukan kesadaran umum tentang penyelesaian menyeluruh terhadap kejahatan serius 1965-66. Beberapa jam sebelum acara dimulai, Panitia Lokakarya didatangi aparat keamanan yang [...]
Bimo Wiwoho | Rabu, 02/08/2017 23:17 WIB Jakarta - Relawan International People's Tribunal 1965 (IPT 65), Reza Muharam menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto merupakan dalang atas terhambatnya kasus penuntasan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965-1967. Reza kemudian membandingkan upaya yang dilakukan Wiranto dengan Menko Polhukam sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dengan tindak [...]
Rabu, 02 Agus 2017 | 22:56 WIB | Ade Irmansyah "Ketika membubarkan acara, mereka bilang 'jangankan acara-acara berbau politik, acara sunatan pun harus seizin kami. Negara harus hadir dalam acara tersebut untuk mengamankan'." Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri Tito Karnavian menjelaskan landasan hukum pelarangan acara lokakarya yang dilaksanakan International People's Tribunal (IPT) 1965 bersama [...]
Bimo Wiwoho | Rabu, 02/08/2017 22:00 WIB Jakarta -- Direktur Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid mendesak Presiden Joko Widodo menindak tegas aparat yang membubarkan kegiatan lokakarya aktivis dan relawan Indonesia People's Tribunal 1965 (IPT 65), pada Selasa (1/8). Menurut Usman, peristiwa pembubaran lokakarya yang digelar IPT 65 oleh aparat itu merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan komitmen [...]
Rabu, 02 Agustus 2017 | 20:14 WIB | Reza Gunadha | Ummi Hadyah Saleh "Apa masih percaya pemerintahan Joko Widodo?" Aktivis International People's Tribunal 65 Reza Muharam mengakui masih berharap, pemerintahan era Presiden Joko Widodo bisa mengungkap kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tragedi politik pembantaian tahun 1965. Namun, Reza juga mengakui, tidak memercayai kasus tersebut bisa terselesaikan kalau [...]
Bimo Wiwoho | Rabu, 02/08/2017 19:50 WIB Jakarta -- Lokakarya aktivis dan relawan Indonesia People's Tribunal 1965 (IPT 65) di Wisma Samadi, Klender, Jakarta Timur, kemarin dibubarkan paksa polisi, TNI, serta lurah setempat. Acara kemudian dipindahkan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Aktivis IPT 65 Dianto Bahriadi mengatakan, lokakarya yang membahas evaluasi serta rencana penyelesaian pelanggaran HAM [...]
Selasa, 2 Mei 2017 07:49 WIB Yogyakarta - Panitia Kongres International People Tribunal (IPT) 65, Reza Muharram, mengingatkan janji Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, termasuk peristiwa 1965-1966, harus terus ditagih. Janji yang diucapkan Jokowi ketika kampanye menjelang pemilihan presiden pada 2014 lalu itu hingga kini belum ada tanda-tanda akan diselesaikan [...]
Seminar 31 Maret 2017 Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Penyintas Pengungkapan kebenaran tentang kejahatan serius di masa lalu —baik kejahatan terhadap kemanusiaan maupun pemusnahan suatu kelompok politik— bukan hanya merupakan salah satu pilar hak-hak korban/ penyintas atas kebenaran dan keadilan tapi juga merupakan hak publik untuk tahu. Sebagaimana kita ketahui, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat [...]
