YouTubeXFacebookFlickr

Jokowi

Film G30S untuk milenial: celah rekonsiliasi atau polarisasi?

2017-10-09T12:59:52+02:00Oktober 6th, 2017|Opini|

Ayu Diasti Rahmawati | Oktober 6, 2017 4.38pm WIB Polarisasi atau rekonsiliasi? Film produksi Orde Baru berjudul “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” baru-baru ini mengemuka lagi dalam perdebatan publik setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan “nonton bersama” film tersebut. Presiden Joko Widodo pun turut meramaikan perdebatan melalui usulnya untuk memperbarui film itu agar cocok untuk generasi milenial. Perlu tidaknya film seputar [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Film G30S untuk milenial: celah rekonsiliasi atau polarisasi?

Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti

2017-10-01T23:17:35+02:00September 30th, 2017|Opini|

Catatan Refleksi Reza Muharam  I Mereka yang  hadir di acara solidaritas 'Asik Asik Aksi: Darurat Demokrasi' - di gedung LBH Jakarta, Minggu 17/09/17 - akan mengenang satu momen dimana Ananda Badudu (eks grup Banda Neira) dengan teguh menyanyikan lagu ini hingga nada terakhir. Dan itu terjadi di saat segerombolan massa beringas yang digerakkan oleh hoax [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti

Peneliti ICJR: TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65

2017-09-25T03:55:27+02:00September 19th, 2017|Berita|

Andrian Pratama Taher | 19 September, 2017 Erasmus menyatakan, film G30S/PKI merupakan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru Menurut Erasmus, penayangan kembali film G30S bentuk insubordinasi Panglima TNI terhadap Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi Peneliti Institute Criminal and Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai rencana pemutaran film G30S/PKI yang digagas Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo seperti [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Peneliti ICJR: TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65

Wiranto Disebut sebagai Penyebab Kasus 65 Terbengkalai

2017-09-10T22:57:36+02:00Agustus 1st, 2017|Berita|

Bimo Wiwoho | Rabu, 02/08/2017 23:17 WIB Jakarta - Relawan International People's Tribunal 1965 (IPT 65), Reza Muharam menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto merupakan dalang atas terhambatnya kasus penuntasan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965-1967. Reza kemudian membandingkan upaya yang dilakukan Wiranto dengan Menko Polhukam sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dengan tindak [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Wiranto Disebut sebagai Penyebab Kasus 65 Terbengkalai

IPT 65 Tagih Janji Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

2018-01-17T22:02:05+01:00Mei 2nd, 2017|Berita|

Selasa, 2 Mei 2017 07:49 WIB Yogyakarta - Panitia Kongres International People Tribunal (IPT) 65, Reza Muharram, mengingatkan janji Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, termasuk peristiwa 1965-1966, harus terus ditagih. Janji yang diucapkan Jokowi ketika kampanye menjelang pemilihan presiden pada 2014 lalu itu hingga kini belum ada tanda-tanda akan diselesaikan [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada IPT 65 Tagih Janji Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Wiranto Bentuk Dewan Kerukunan Nasional, ‘Makhluk’ Apa Itu?

2017-09-13T22:21:59+02:00Januari 5th, 2017|Berita, Opini|

KAMIS, 05 JANUARI 2017 |  09:05 WIB | ISTMAN MP Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Lembaga tersebut berfungsi menangani perkara-perkara hak asasi manusia secara rekonsiliasi atau nonyudisial. "Presiden sudah setuju untuk dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional," ujar Wiranto setelah sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu, 4 [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Wiranto Bentuk Dewan Kerukunan Nasional, ‘Makhluk’ Apa Itu?

Jimly: Tak boleh ada satu pun pelanggaran HAM tidak diselesaikan!

2017-09-14T08:42:54+02:00Oktober 2nd, 2016|Opini|

Rabu, 26 Oktober 2016 15:24 | Reporter : Yayu Agustini Rahayu |  Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kasus kekerasan masa lalu harus dilihat dari perspektif korban agar tercapai cara penyelesaian lebih ramah. Perspektif dari dua sudut pandang, yakni perspektif korban dan pelaku menurutnya justru tak membawa kejelasan. "Pendekatan ekonomi [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Jimly: Tak boleh ada satu pun pelanggaran HAM tidak diselesaikan!

Komnas HAM Minta Pemerintah untuk Pelajari Putusan IPT 1965

2017-09-22T19:47:01+02:00Agustus 13th, 2016|Berita, Opini|

Sumber : Tempo, 25/07/16 Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kementerian dan lembaga pemerintah menelaah putusan Pengadilan Rakyat Internasional terkait dengan peristiwa 1965 (IPT 1965). Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, ingin pemerintah tidak hanya melihat putusan itu dari pemberitaan di media. "Teman-teman (di pemerintahan--) tolong lihat dulu deh hasilnya, pelajari secara menyeluruh. [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Komnas HAM Minta Pemerintah untuk Pelajari Putusan IPT 1965

Presiden Jokowi Diminta Tuntaskan Tragedi 1965, Ini Caranya

2017-09-22T23:11:26+02:00Agustus 5th, 2016|Berita, Opini|

  Sumber : Tempo, 22 Juli 2016 Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari meminta Presiden Joko Widodo membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan tragedi 1965. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma, Jokowi seharusnya memperhatikan rekomendasi dari International People’s Tribunal (IPT). Menurut Eva, Jokowi juga mesti mempertimbangkan hasil dari kedua simposium soal tragedi [...]

Read More
Komentar Dinonaktifkan pada Presiden Jokowi Diminta Tuntaskan Tragedi 1965, Ini Caranya
Go to Top