Selasa, 2 Mei 2017 07:49 WIB Yogyakarta - Panitia Kongres International People Tribunal (IPT) 65, Reza Muharram, mengingatkan janji Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, termasuk peristiwa 1965-1966, harus terus ditagih. Janji yang diucapkan Jokowi ketika kampanye menjelang pemilihan presiden pada 2014 lalu itu hingga kini belum ada tanda-tanda akan diselesaikan [...]
Fadrik Aziz Firdausi Minggu 19 Maret 2017 WIB Bukti-bukti kekerasan pasca Peristiwa 1965 begitu gamblang. Namun, proses penyelesaian yang diharapkan tidak ada kejelasan. Sidang Mahkamah Rakyat Internasional bagi kejahatan serius 1965-1966 (IPT 1965) dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyusul sesudahnya telah dilangsungkan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Keputusan Panel [...]
Aulia Bintang Pratama Minggu, 19/03/2017 17:35 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Para pegiat International People's Tribunal 1965 tak setuju pembentukan Dewan Kerukunan Nasional yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka menilai, pembentukan DKN hanya manipulasi pemerintah untuk melepas tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Pembentukan DKN ini manipulatif dan jelas tak menunjukkan [...]
Minggu, 19/03/2017 17:09 WIB | Oleh: Eli Kamilah Jakarta - Sebagian besar temuan tim Indonesia People's Tribunal (IPT) 1965 belum tercantum dalam laporan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai tragedi 1965/1966. Sehingga sedianya, bisa menjadi bukti baru untuk menggambarkan keluasan dampak dari tragedi 52 tahun silam tersebut. Laporan penyelidikan Komnas HAM itu, [...]
Minggu, 19 Maret 2017 | 19:43 WIB JAKARTA - International People's Tribunal (IPT) 1965, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas Perempuan kembali mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus peristiwa 1965. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah dinilai belum membuat langkah konkret terkait penuntasan kasus 1965. Padahal, janji tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) [...]
Jumat, 17/03/2017 20:51 WIB | Oleh: Ade Irmansyah Jakarta - Panitia Kongres International People Tribunal (IPT) 65 meluncurkan buku yang berisi putusan final sidang pengadilan kasus kejahatan kemanusiaan 1965. Sidang itu digelar di Den Haag, Belanda 10-13 November 2015 dan putusan finalnya dikeluarkan 20 Juli 2016 lalu. Putusan saat itu dibacakan secara resmi oleh hakim [...]
Minggu, 12/03/2017 23:00 WIB | Oleh: Yudi Rachman Jakarta - Komnas HAM berencana mengajukan permintaan resmi ke Pemerintah Amerika Serikat untuk membuka arsip rahasia negara tersebut. Terutama yang berkaitan dengan peristiwa pada 1948 dan tragedi 1965/1966. Anggota Komnas HAM Nur Khoiron mengatakan, dokumen yang diminta salah satunya mengenai relasi politik Amerika dan Indonesia pada tahun-tahun [...]
10 March 2017 | Eko Prasetyo Tidak ada dosa yang lebih cepat mendapat balasan kecuali menindas orang lain dan memutuskan tali persaudaraan (Rasulullah SAW) Semua kezaliman bermula dari yang sedikit. Kemudian setiap orang sesudah itu menambahnya, sehingga akhirnya menjadi sangat besar (Sa’di/Penyair Persi) Kita tidak akan meminta maaf. Kita tidak bodoh. Kita tahu apa [...]
Rabu, 01/02/2017 14:41 WIB | Oleh: Ninik Yuniati Jakarta- Organisasi Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM. Kata dia, Presiden bisa melakukan evaluasi apabila justru Jaksa Agung [...]
