02 Agustus, 2017 | Reporter: Satya Adhi Anggota IPT ’65, Reza Muharam mengatakan sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memang tidak ada peningkatan dalam penuntasan kasus Tragedi ’65 dan kejahatan HAM lainnya. Agenda pembahasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965-1966 kembali mendapat intervensi aparat. Hal ini terjadi dalam lokakarya evaluasi dan perencanaan terkait [...]
Rabu, 2 Agustus 2017 | 19:04 WIB Laporan: Fitri Wulandari Usai kegiatan Lokakarya di Gedung Samadi, Klender, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017) dibubarkan aparat kepolisian, International People's Tribunal (IPT) 1965 menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Anggota Pengarah Sekretariat International People Tribunal (IPT) 1965, Reza Muharam mengatakan pihaknya masih berharap kepada pemerintahan Joko Widodo terkait [...]
Rabu, 2 Agustus 2017 17:46 WIB International People's Tribunal (IPT) 65 buka suara terkait pembubaran kegiatan lokakarya evaluasi dan perencanaan mengenai langkah bersama untuk memajukan kesadaran umum terkait penyelesaian menyeluruh terhadap kejahatan serius 1965-1966. Kegiatan tersebut dibubarkan aparat kepolisian. IPT65 menggelar konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis [...]
Rabu, 02 Agustus 2017 | 17:01 WIB | Siswanto | Ummi Hadyah Saleh Kasat Intel, kata dia, menegaskan bahwa kegiatan apapun di tempat tersebut harus memiliki izin. Sebagai tindak lanjut program sosialisasi Hasil Putusan Panel Hakim International People’s Tribunal 1965, pada Selasa (1/8/2017), kemarin, di Klender, Jakarta Timur, diselenggarakan lokakarya evaluasi dan perencanaan mengenai langkah bersama [...]
Bimo Wiwoho | Rabu, 02/08/2017 23:17 WIB Jakarta - Relawan International People's Tribunal 1965 (IPT 65), Reza Muharam menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto merupakan dalang atas terhambatnya kasus penuntasan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965-1967. Reza kemudian membandingkan upaya yang dilakukan Wiranto dengan Menko Polhukam sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dengan tindak [...]
Konferensi pers belum lagi dimulai ketika belasan “mahasiswa” menggelar aksi di depan regol gerbang Komnas HAM di jalan Latuharhary (18/3) siang itu. Udara Jakarta yang gerah dibisingkan oleh teriakan dua “mahasiswa” yang tak disebut dari kampus mana dan berorasi dengan pengeras Toa bergantian. Keduanya selalu menuding-nuding ke udara dengan jari telunjuknya. Beberapa lainnya berjajar di [...]
Aulia Bintang Pratama Minggu, 19/03/2017 17:35 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Para pegiat International People's Tribunal 1965 tak setuju pembentukan Dewan Kerukunan Nasional yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka menilai, pembentukan DKN hanya manipulasi pemerintah untuk melepas tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Pembentukan DKN ini manipulatif dan jelas tak menunjukkan [...]
Sumber : CNN Indonesia, 21/07/16 Jakarta, CNN Indonesia -- Putusan Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan (International People's Tribunal on Crimes Against Humanity, IPT) 1965 yang memasukkan kata ‘genosida’ membuat pendengarnya tercengang. Para korban Tragedi 1965 yang mendengarkan pembacaan putusan oleh Ketua Hakim Zak Yacoob dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, spontan bertepuk [...]
Senin, 25 Juli 2016 13:26 | Reporter : Intan Umbari Prihatin Koordinator International People Tribunal (IPT) 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan pemerintah seharusnya menanggapi kesimpulan akhir dari Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT). Menurutnya, kesimpulan akhir IPT dapat berdampak bagi dunia internasional. "Dunia Internasional jadi mengetahui dengan hasil IPT tersebut dengan pembataian 1965 dan pemerintah [...]
