Senin, 6 Februari 2017 | 07:27 WIB Maria Katarina Sumarsih terkejut mendengar rencana pemerintah yang akan menempuh jalur rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Rencana itu tak sesuai harapan Sumarsih dan keluarga korban lainnya. Sumarsih adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, [...]
Sumber : Tempo, 25/07/16 Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kementerian dan lembaga pemerintah menelaah putusan Pengadilan Rakyat Internasional terkait dengan peristiwa 1965 (IPT 1965). Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, ingin pemerintah tidak hanya melihat putusan itu dari pemberitaan di media. "Teman-teman (di pemerintahan--) tolong lihat dulu deh hasilnya, pelajari secara menyeluruh. [...]
Luhut berkata, putusan Pengadilan Rakyat 1965 tak bisa mendikte pemerintah Indonesia. (REUTERS/Darren Whiteside) Sumber : CNN Indonesia, 20/07/16 Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menolak apapun yang diputuskan Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal, IPT) atas Tragedi 1965. Ia berkata, Indonesia memiliki sistem [...]
OLeh : Ariel Heryanto Sumber : CNN Indonesia, 20/7/16 Canbera- CNN Indonesia. Dunia sudah mengikuti bersama pembacaan keputusan Panel Hakim Internasional di International People's Tribunal on Crimes Against Humanity(IPT 1965) 20 Juli 2016. Singkatnya, keputusan itu mengharapkan pemerintah Indonesia meminta maaf kepada para korban, penyintas dan keluarga mereka terkait dengan peristiwa 1965; menyelidiki dan menuntut [...]
Kamis, 21 Juli 2016 17:13 | Reporter : Muhammad Radityo Majelis Hakim International People Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 pada Rabu (20/7) lalu, menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan kemanusiaan berat pada kurun 1965-1966. Keputusan majelis didasarkan atas proses pengadilan selama 10-13 November 2015 di Kota Den Haag, Belanda. Kementerian Luar Negeri Indonesia memandang [...]
Catatan Editorial Laporan ini dibuat berkaitan dengan keikutsertaan para hakim dalam sidang yang digelar di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 lalu. Sebelumnya, beberapa bulan menjelang sidang, mereka telah menerima dakwaan dan catatan penuntut, dan juga serangkaian bahan sebagai latar belakang tuntutan. Selama empat hari sidang, mereka mendengar tuntutan yang disampaikan para [...]
Kamis, 21 Juli 2016 11:24 | Reporter : Mohammad Yudha Prasetya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku belum menerima hasil pengecekan lokasi kuburan massal korban tragedi 65 yang menjadi rekomendasi dari hasil Simposium 1965 beberapa waktu lalu. Luhut masih menunggu hasil rekomendasi dari tim yang menangani masalah tersebut. Sebab [...]
Sumber : VOAIndonesia Dr Budiawan Sejak penyelenggaraan Simposium Nasional Tragedi 1965 April lalu, yang disusul simposium tandingan pada bulan Juni, desakan pengungkapan kasus pelanggaran HAM terkait peristiwa itu kian menguat. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, pertengahan minggu lalu di Jakarta memastikan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tahun 1965 akan [...]
Anggota Watimpres Sidarto Danusubroto mendorong penyelenggaraan simposium serupa di berbagai daerah. Pemerintah diminta menjamin keselamatan para korban. (Dokumen International People's Tribunal Media) source: CNN Indonesia Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, melalui Pendekatan Kesejarahan secara resmi ditutup pada Selasa (19/4) petang. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, saat membacakan refleksi simposium, menyebut keterlibatan negara [...]
