Kamis, 21 Juli 2016 11:04 | Reporter : Mohammad Yudha Prasetya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyebut, putusan International People's Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 tidak perlu ditanggapi. Sebab, dirinya menyebut jika IPT 1965 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Zack Yacoob itu bukanlah merupakan sebuah institusi resmi, dan [...]
Selasa, 5 Januari 2016 | 20:44 WIB JAKARTA - Pemerintah akan menyatakan penyesalannya atas peristiwa tujuh kasus pelanggaran HAM berat. Pernyataan penyesalan itu dipilih untuk mengganti permintaan maaf pemerintah terhadap keluarga korban kejahatan HAM yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. "Menyangkut masalah HAM, kami proses juga, tapi tidak dalam konteks meminta maaf. Kami lagi cari non-yudisial [...]
Kamis, 21 Juli 2016 23:31 | Reporter : Fikri Faqih Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menganggap putusan majelis hakim Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak masuk akal. Karena dalam persidangan tersebut pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM 1965. Menurutnya, IPT tidak dapat disetarakan dengan pemerintah Indonesia. Karena, dia menilai, keputusan IPT yang [...]
