Kamis, 08/12/2016 16:31 WIB | Oleh: Ade Irmansyah Jakarta - LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Komisi Kepresidenan untuk memenuhi janjinya menyelesaikan serangkaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma mengatakan Komisi Kepresidenan itu diusulkan berada langsung di bawah [...]
RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 23:07 WIB Jakarta - Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang sebelumnya gencar dilakukan pemerintah, kini mulai terkesan melambat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk satu tim khusus yang dapat membantunya menyelesaikan masalah ini. "Kami usulkan bentuk komite kepresidenan," kata Koordinator [...]
Sumber : Kompas, 15 September 2016 Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, Bejo Untung, menilai pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Politik dan Keamanan Wiranto yang berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965 bertentangan dengan fakta yang ada. Sebab, YPKP 1965 telah menerima surat penolakan permohonan audiensi dari para korban dengan Menko Polhukam pada Selasa (13/9/2016). [...]
Koordinator International People’s Tribunal (IPT) 1965, Nursjahbani Katjasungkana (Ist) Sumber : Kompas, 15 September 2016 Koordinator Yayasan International People’s Tribunal tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 (IPT 1965) Nursjahbani Katjasungkana menyesalkan penolakan permohonan audiensi para korban kasus 1965 ke Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menurutnya penolakan tersebut menjadi tanda bahwa komunikasi [...]
