Nursyahbani Katjasungkana

Pegiat HAM: Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Silakan, Asal…

2017-09-13T21:51:12+02:00Januari 31st, 2017|Opini|

Selasa, 31/01/2017 13:49 WIB | Oleh: Rio Tuasikal, Ninik Yuniati  Jakarta - Aktivis pegiat hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana menyatakan mempersilakan jika pemerintah hendak melakukan langkah non-yudisial (di luar pengadilan) untuk menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, Nursyahbani mengatakan, selain langkah nonyudisial, proses yudisial (proses hukum) juga harus tetap dijalankan. Nursyahbani yang [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Pegiat HAM: Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Silakan, Asal…

Penuntasan Kasus HAM Mandek, Pegiat Kemanusiaan Siapkan Gugatan

2017-09-13T22:05:46+02:00Januari 17th, 2017|Berita, Opini|

Rabu, 18/01/2017 21:47 WIB | Oleh: Yudi Rachman Jakarta- Pegiat kemanusiaan berencana mengajukan uji materi terkait pelanggaran HAM masa lalu. Koordinator Sidang Rakyat 65 Nursyahbani Katjasungkana menyatakan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 24 ayat 3 UUD 1945. Ayat amandeman itu menjadi dasar keberadaan   lembaga penyidik dan lembaga penuntut.  Kata Nursyahbani gugatan [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Penuntasan Kasus HAM Mandek, Pegiat Kemanusiaan Siapkan Gugatan

Kata ‘Genosida’ yang Menyentak dalam Putusan Sidang 1965

2017-09-23T00:34:31+02:00Juli 28th, 2016|Opini|

  Sumber : CNN Indonesia, 21/07/16 Jakarta, CNN Indonesia -- Putusan Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan (International People's Tribunal on Crimes Against Humanity, IPT) 1965 yang memasukkan kata ‘genosida’ membuat pendengarnya tercengang. Para korban Tragedi 1965 yang mendengarkan pembacaan putusan oleh Ketua Hakim Zak Yacoob dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, spontan bertepuk [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Kata ‘Genosida’ yang Menyentak dalam Putusan Sidang 1965

IPT sebut pemerintah tak bisa menghindar karena dunia tahu hasil ’65

2017-09-23T00:38:40+02:00Juli 25th, 2016|Opini|

Senin, 25 Juli 2016 13:26 | Reporter : Intan Umbari Prihatin  Koordinator International People Tribunal (IPT) 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan pemerintah seharusnya menanggapi kesimpulan akhir dari Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT). Menurutnya, kesimpulan akhir IPT dapat berdampak bagi dunia internasional. "Dunia Internasional jadi mengetahui dengan hasil IPT tersebut dengan pembataian 1965 dan pemerintah [...]

Komentar Dinonaktifkan pada IPT sebut pemerintah tak bisa menghindar karena dunia tahu hasil ’65

Ketua DPR: Pemerintah tak punya kewajiban taati IPT 1965

2017-09-23T00:45:07+02:00Juli 22nd, 2016|Opini|

Jumat, 22 Juli 2016 | 15:24 | Reporter : Mohammad Yudha Prasetya Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mentaati putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau IPT 1965. Sebab, menurut dia, Indonesia tidak mengenal sistem peradilan semacam itu, sehingga putusan apapun yang dihasilkan dari lembaga tak resmi semacam itu bukanlah sebuah keharusan [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Ketua DPR: Pemerintah tak punya kewajiban taati IPT 1965

Linimasa Sidang IPT 1965

2017-09-23T13:32:54+02:00Juli 20th, 2016|Opini|

Tahun 2012 Komnas HAM merilis laporan penyelidikaan atas dugaan pelanggaran HAM berat tahun 1965. Laporan itu telah diserahkan pada Kejaksaan Agung, namun hingga saat ini penyidikan belum pernah dilakukan, dengan alasan dokumen kurang lengkap. Pada tahun yang sama, sutradara muda asal Amerika Serikat Joshua Oppenheimer merilis filmnya berjudul Jagal. Film ini dianggap cukup berpengaruh luas [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Linimasa Sidang IPT 1965

Ungkap Sejarah 1965, IPT 1965 Acung Jempol Buat Lemhanas

2017-10-01T23:07:49+02:00Mei 30th, 2016|Berita, Opini|

DENPASAR- Program Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) yang akan melakukan rehabilitasi umum sebagai salah satu jalan menuju rekonsiliasi menunjukkan kemampuan Lemhanas dengan tepat menterjemahkan Nawacita dan kebijakan politik Presiden RI, Joko Widodo yang menghendaki penyelesaian seluruh perkara Hak Asazi Manusia (HAM) masa lalu terutama perkara  kejahatan HAM berat 1965 dan sesudahnya. Hal ini disampaikan oleh Koordinator International [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Ungkap Sejarah 1965, IPT 1965 Acung Jempol Buat Lemhanas

Sambutan Koordinator Umum IPT 1965

2017-10-07T21:40:43+02:00November 22nd, 2015|Opini|

  Sambutan Koordinator Umum Yayasan IPT 1965 pada Pembukaan International People’s Tribunal tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan tahun 1965 di Indonesia 10-13 November 2015.   Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, Tahun ini persis 50 tahun lalu halaman hitam sejarah Indonesia pasca kolonial berawal: pembunuhan massal ratusan ribu warga tak bersalah, pemenjaraan besar-besaran dalam kondisi tidak berpri kemanusiaan, penyiksaan, [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Sambutan Koordinator Umum IPT 1965

Daftar dakwaan awal yakini pemerintah langgar HAM berat saat ’65

2017-10-07T23:00:22+02:00November 12th, 2015|Opini|

Kamis, 12 November 2015 07:14 | Reporter : Ardyan Mohamad Dalam momen 50 tahun tragedi kemanusiaan yang melibatkan pemberangusan Partai Komunis Indonesia disusul berdirinya rezim Orde Baru, muncul upaya swadaya masyarakat mengungkap fakta sejarah di balik peristiwa sumir itu. Nun jauh di Belanda, sekelompok pegiat lintas negara merancang Pengadilan Rakyat. Sidang ini dihelat di Kota Den [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Daftar dakwaan awal yakini pemerintah langgar HAM berat saat ’65
Go to Top