Wiranto

Wiranto Disebut sebagai Penyebab Kasus 65 Terbengkalai

2017-09-10T22:57:36+02:00Agustus 1st, 2017|Berita|

Bimo Wiwoho | Rabu, 02/08/2017 23:17 WIB Jakarta - Relawan International People's Tribunal 1965 (IPT 65), Reza Muharam menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto merupakan dalang atas terhambatnya kasus penuntasan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965-1967. Reza kemudian membandingkan upaya yang dilakukan Wiranto dengan Menko Polhukam sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dengan tindak [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Wiranto Disebut sebagai Penyebab Kasus 65 Terbengkalai

Rekonsiliasi dan Janji Politik Jokowi yang Diingkari…

2017-09-13T21:43:01+02:00Februari 6th, 2017|Berita|

Senin, 6 Februari 2017 | 07:27 WIB Maria Katarina Sumarsih terkejut mendengar rencana pemerintah yang akan menempuh jalur rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Rencana itu tak sesuai harapan Sumarsih dan keluarga korban lainnya. Sumarsih adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Rekonsiliasi dan Janji Politik Jokowi yang Diingkari…

Pegiat HAM: Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Silakan, Asal…

2017-09-13T21:51:12+02:00Januari 31st, 2017|Opini|

Selasa, 31/01/2017 13:49 WIB | Oleh: Rio Tuasikal, Ninik Yuniati  Jakarta - Aktivis pegiat hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana menyatakan mempersilakan jika pemerintah hendak melakukan langkah non-yudisial (di luar pengadilan) untuk menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, Nursyahbani mengatakan, selain langkah nonyudisial, proses yudisial (proses hukum) juga harus tetap dijalankan. Nursyahbani yang [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Pegiat HAM: Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Silakan, Asal…

Wiranto Bentuk Dewan Kerukunan Nasional, ‘Makhluk’ Apa Itu?

2017-09-13T22:21:59+02:00Januari 5th, 2017|Berita, Opini|

KAMIS, 05 JANUARI 2017 |  09:05 WIB | ISTMAN MP Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Lembaga tersebut berfungsi menangani perkara-perkara hak asasi manusia secara rekonsiliasi atau nonyudisial. "Presiden sudah setuju untuk dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional," ujar Wiranto setelah sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu, 4 [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Wiranto Bentuk Dewan Kerukunan Nasional, ‘Makhluk’ Apa Itu?

Saat Penegakan HAM Era Jokowi Tak Berarah

2017-09-13T23:09:34+02:00Oktober 24th, 2016|Opini|

Penulis Mimin Dwi Hartono - Senin, 24 Oktober 2016 Penegakan hak-hak asasi manusia (HAM) selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih jauh dari harapan. Terkait dengan kewajiban negara untuk menyelesaikan tujuh kasus dugaan pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights), arah dan strategi penanganannya begitu mengelinjang alias ke sana kemari, tanpa arah yang jelas. [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Saat Penegakan HAM Era Jokowi Tak Berarah

Istana Tuntaskan Kejahatan HAM dalam Paket Kebijakan Hukum

2017-09-13T23:16:39+02:00Oktober 21st, 2016|Opini|

Prima Gumilang & Christie Stefanie Jumat, 21/10/2016 14:14 WIB Jakarta -- Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengesampingkan perkara hak asasi manusia dalam dua tahun pertama pemerintahannya. Teten berkata, mekanisme penyelesaian seluruh persoalan kejahatan HAM masa lalu akan diatur dalam paket kebijakan hukum yang sedang disusun. "Pemerintah tidak punya konflik kepentingan menyelesaikan [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Istana Tuntaskan Kejahatan HAM dalam Paket Kebijakan Hukum

Wiranto sebut Tiga Opsi Soal G30S

2017-09-13T23:17:58+02:00Oktober 20th, 2016|Berita, Opini|

Source : Indeksberita.com 1 Oktober 2016 Pemerintah membentuk tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI, Kepolisian Indonesia, pakar hukum, dan perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu terkait Gerakan 30 September 1965 (G30S). Pemerintah juga telah menetapkan sikap tentang hal ini, sebagaimana dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Wiranto sebut Tiga Opsi Soal G30S

Tak Sepakat dengan Wiranto soal Penuntasan Tragedi 65, Komnas HAM Bakal Temui Presiden

2017-09-14T08:38:35+02:00Oktober 10th, 2016|Berita, Opini|

Sumber : KBR, 1 Oktober 2016 Penyintas tragedi 1965/1966 pada aksi kamisan, menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. (Foto: Antara) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang menyebut penyelesaian tragedi 1965/1966 hanya [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Tak Sepakat dengan Wiranto soal Penuntasan Tragedi 65, Komnas HAM Bakal Temui Presiden

Sikap Politik Pemerintah Terkait Kasus HAM 65

2017-09-14T08:46:04+02:00Oktober 1st, 2016|Berita, Opini|

Rakhmatulloh | Sabtu,  1 Oktober 2016  −  16:34 WIB JAKARTA - Pemerintah memutuskan menggunakan pendekatan non yudisial dalam menyelesaikan kasus HAM masa lalu terkait ‎peristiwa G30S/PKI periode 1965.‎ Pemerintah juga mempertimbangkan kepentingan nasional dalam menyelesaikan kasus tersebut. Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah mengaku perlu menyampaikan sikap politiknya terkait keputusan itu. Pertama, Wiranto menyampaikan ‎bahwa pada [...]

Komentar Dinonaktifkan pada Sikap Politik Pemerintah Terkait Kasus HAM 65
Go to Top