Sabtu, 01/10/2016 14:04 WIB | Oleh: Ninik Yuniati Jakarta - Pemerintah menyatakan tindakan dan langkah negara pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dapat dibenarkan secara hukum. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, saat itu negara melakukan tindakan penyelamatan karena dinyatakan dalam keadaan bahaya dan tidak bisa dinilai dengan hukum sekarang. "Dari kajian [...]
Rakhmatulloh | Sabtu, 1 Oktober 2016 − 12:21 WIB JAKARTA - Pemerintah berjanji menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Namun, menurut Menko Polhukam Wiranto, penyelesaian itu membutuhkan waktu, sehingga tak bisa diselesaikan secara serentak. "Karena ini kan perlu waktu, perlu kearifan, perlu satu pemikiran yang mendalam, perlu satu kebijakan untuk menyelesaikan itu," kata Wiranto dalam jumpa [...]
Sumber : CNN 14 September 2016 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sekitar periode tahun 1965. Wiranto keberatan dituding mengabaikan persoalan tersebut. "Orang-orang mengatakan, Pak Wiranto nanti enggak akan menyelesaikan itu. Saya akan menyelesaikan, saya jamin. Saya akan terus bekerja untuk menyelesaikan masalah itu," ujar [...]
