JAKARTA - IPT65 bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan YLBHI selenggarakan diskusi bertema "Jalan Berkeadilan Bagi Penyintas" selama 3 hari mulai 17-19 Maret 2017. Bertempat di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari 48, Jakarta Pusat, Minggu (19/3). Harri Wibowo, selaku ketua pelaksana kegiatan bertajuk,'Jalan Berkeadilan Bagi Penyintas' IPT65 menyatakan, semenjak simposium di Hotel Aryaduta setahun yang lalu, [...]
Fadrik Aziz Firdausi Minggu 19 Maret 2017 WIB Bukti-bukti kekerasan pasca Peristiwa 1965 begitu gamblang. Namun, proses penyelesaian yang diharapkan tidak ada kejelasan. Sidang Mahkamah Rakyat Internasional bagi kejahatan serius 1965-1966 (IPT 1965) dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyusul sesudahnya telah dilangsungkan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Keputusan Panel [...]
Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Korban/Penyintas Kejahatan Serius 1965-1966 dan sesudahnya Sidang Mahkamah Rakyat Internasional bagi kejahatan serius 1965-1966 (IPT 1965) dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menyusul sesudahnya telah dilangsungkan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Keputusan Panel Hakim juga sudah dibacakan oleh Hakim Zac Yaacob di Cape Town, [...]
10 March 2017 | Eko Prasetyo Tidak ada dosa yang lebih cepat mendapat balasan kecuali menindas orang lain dan memutuskan tali persaudaraan (Rasulullah SAW) Semua kezaliman bermula dari yang sedikit. Kemudian setiap orang sesudah itu menambahnya, sehingga akhirnya menjadi sangat besar (Sa’di/Penyair Persi) Kita tidak akan meminta maaf. Kita tidak bodoh. Kita tahu apa [...]
Sumber: Tempo, 22 Juli 2016 Ketua tim jaksa penuntut umum pada Pengadilan Rakyat Internasional 1965 (International People's Tribunal/IPT), Todung Mulya Lubis, tidak memasukkan genosida dalam tuntutan terhadap kasus tragedi 1965. Alasannya, Todung tak setuju dengan definisi genosida dalam konvensi 1948. "Sejak awal saya tidak setuju dengan genosida yang definisinya diperluas. Saya konsisten dengan laporan investigasi [...]
Kamis, 21 Juli 2016 17:13 | Reporter : Muhammad Radityo Majelis Hakim International People Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 pada Rabu (20/7) lalu, menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan kemanusiaan berat pada kurun 1965-1966. Keputusan majelis didasarkan atas proses pengadilan selama 10-13 November 2015 di Kota Den Haag, Belanda. Kementerian Luar Negeri Indonesia memandang [...]
Catatan Editorial Laporan ini dibuat berkaitan dengan keikutsertaan para hakim dalam sidang yang digelar di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 lalu. Sebelumnya, beberapa bulan menjelang sidang, mereka telah menerima dakwaan dan catatan penuntut, dan juga serangkaian bahan sebagai latar belakang tuntutan. Selama empat hari sidang, mereka mendengar tuntutan yang disampaikan para [...]
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KhcTCnw62DM
https://www.youtube.com/watch?v=G5CE9qNZxw0&feature=em-share_video_user
